Racing is my blood, Islam is my way to life

Sudah Halalkah Makanan Kita?

 

imageSetiap kita membeli produk makanan, bisa dipastikan yang terlebih dahulu kita perhatikan adalah tanggal kadaluarwasa yang biasanya terdapat dalam kemasan. Tapi pernahkan kita juga memperhatikan labelisasi halal yang menjamin bahwa produk makanan atau minuman yang kita beli halal untuk dikonsumsi? Padahal seperti juga batas kadaluarsa, kehalalan makanan menjadi salah satu faktor penting, apalagi bagi umat Islam.

Pentingnya umat Islam mengkonsumsi makanan halal, tertuang dalam Al-Quran dan Hadist, “Wahai orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya saja kamu menyembah” (Al-Baqarah: 172). Meski demikian, kenyataannya masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam, masih belum memiliki kesadaran yang tinggi soal makanan halal ini.

Mengapa Harus Makanan Halal?

Makanan yang kita makan akan menjadi darah dan daging, dan apa yang masuk ke dalam darah dan daging seorang Muslim, akan berpengaruh pada tingkah laku mereka. Umat Islam yang masih belum memperhatikan masalah kehalalan makanan, bukan berarti karena mereka sengaja melanggar aturan agama, tapi lebih pada karena ketidaktahuan mereka akan status makanan tersebut.

Menurut Dr. Anton Apriyantono, Auditor di LPPOM MUI yang juga dosen Teknologi Pangan dan Gizi IPB, selama ini orang cuma tahu makanan yang diharamkan dalam Islam itu babi, darah, bangkai atau binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. ‘Orang belum tahu, bahwa makanan yang modern seperti sekarang ini sebetulnya bisa dikatakan rawan kehalalannya. Unsur-unsur yang diharamkan bisa masuk ke dalam makanan dalam bentuk turunan-turunannya bahkan dalam pemakaian peralatan saat proses pembuatannya,” kata Anton.

Menurutnya, kurangnya kesadaran masyarakat kita untuk memperhatikan kehalalan makanan disebakan karena faktor ketidaktahuan bahwa makanan yang ada sekarang tidak lagi sederhana. “Apalagi karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat cenderung tenang-tenang saja, pokoknya Bismillah, halal lah makanan itu, gitu,” tambah Anton.

Selain masyarakat sebagai konsumen, produsen makanan dan minuman di negara kita juga masih kurang kesadarannya untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat untuk mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal, untuk mengetahui apakah makanan atau minuman yang dikonsumsinya halal atau tidak, masyarakat hanya bergantung pada label halal yang tercantum dalam kemasan. Itupun masyarakat masih bisa kecolongan. Kita tentu masih ingat kasus Ajinomoto yang menghebohkan beberapa tahun lalu.

Untuk sementara ini, kata Anton Apriyantono, baru produsen-produsen besar yang punya kesadaran untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal. “Dari hitung-hitungan kasar, dari semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia baik yang diproduksi oleh produsen besar, menengah dan kecil, diperkirakan baru 20 persen nya saja yang sudah memiliki sertifikasi halal,” ungkap Anton Apriyantono yang sebentar lagi bakal meluncurkan buku Panduan Belanja dan Konsumsi Halal.

Makanan halal dalam Islam antara lain makanan yang tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang dalam hukum Islam, tidak mengandung benda najis sesuai hukum Islam, tidak diproses atau dikilang dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis, pada saat pemrosesan atau penyimpanan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan benda-benda yang mengandung najis seperti aturan tadi.

Labelisasi Halal Belum Jadi Kewajiban

Indonesia, sebenarnya sudah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur soal pentingnya mencantukam pemberitahuan kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Pangan No.76/1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.69/1999.

PP No 69/99, pasal 10, ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Ketentuan ini dipertegas oleh SK Menteri Agama Nomor 518 tentang labelisasi halal yang menyebutkan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pasal 10, PP No.69/1999 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dalam hal ini, SK tersebut menunjuk LPPOM MUI sebagai pelaksananya.

Apabila pencatuman label halal tidak sesuai denga kondisi barang yang sesungguhnya, maka perbuatan itu dianggap sebagai penipuan dan akan terkena pasal Penipuan seperti tercantum dalam KUHP Pasal 386, dengan sangsi 4 tahun penjara.

Selain itu, kata Dr. Anton Apriyantono, produsen makanan atau minuman yang belum mendapatkan sertifikasi halal, tapi sudah mencantumkan label halal, diancam denda sebesar dua milyar rupiah dan hukuman penjara maksimum 5 tahun.

Dari ketentuan ini, seharusnya banyak produsen makanan atau minuman yang terkena sangsi. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum ada kasus atau produsen yang dijatuhi hukuman karena melanggar aturan itu. “Kalaupun ada pelanggaran masyarakat sendiri yang menghukum, hanya sangsi sosial,” kata Anton.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM), Bambang Sabar Irawan. Di samping itu, menurut Bambang, perhatian pemerintah untuk memberikan penyadaran pada masyarakat soal makanan halal ini juga masih rendah. Ini bisa terlihat dari peraturan labelisasi halal yang sifatnya masih sukarela, belum menjadi kewajiban. “Hak asasi konsumen Muslim belum dihormati,” katanya.

Bambang mengungkapkan, desakan agar labelisasi halal menjadi kewajiban bagi para produsen makanan dan minuman, sudah diajukan ke DPR sejak tahun 1994. Tapi tidak mendapat tanggapan.

“Ini yang bahaya, kurang adanya keperpihakan pada umat Islam. Ada ketakutan kalau labelisasi halal diwajibkan, takut disebut eksklusif, takut menyinggung minoritas, dan alasan bahwa negara Indonesia bukan negara Islam,” papar Dr. Anton Apriyantono menguatkan pernyataan Ketua YLKM Bambang Sabar Irawan.

Sosialisasi Pentingnya Makanan Halal Harus Lebih Gencar

Sosialiasi menjadi langkah strategis untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih produk makanan dan minuman halal. Termasuk bagi para produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Informasi tentang makanan halal harus lebih gencar dilakukan, sehingga pada saatnya masyarakat hanya mau mengkonsumsi makanan halal.

Lembaga seperti Departemen Agama, LPPOM MUI dan LSM bisa bekerjasama untuk melakukan sosialisasi itu, termasuk aktif melakukan riset terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

Langkah sosialisasi ini akan dilakukan oleh YLKM yang menjelang bulan Ramadhan ini akan melakukan edukasi publik melalui kampanye ‘Peduli Halal, Peduli Kita’ dengan membuat iklan layanan masyarakat di televisi. Ketua YLKM Bambang Sabar Irawan mengatakan, sasaran kampanye ini adalah generasi muda, agar peduli dengan makanan halal. Kampanye ini menurut Bambang, merupakan langkah awal, dan diharapkan bisa berkelanjutan.

Bambang juga menyatakan pentingnya mengoptimalkan sistem jaminan halal yang berlaku saat ini, dengan menempatkan Lembaga Ulama dalam hal ini LPPOM MUI pada posisi yang terhormat. “Kenapa saya bilang begitu? Karena lembaga ulama dalam konsep halal yang sekarang berjalan, bersentuhan langsung dengan dunia bisnis, ini persoalan besar, karena bisnis itu mayoritas dikelola oleh kalangan non muslim,” kata Bambang.

Sementara itu, dosen Teknologi Pangan dan Gizi IPB, DR Anton Apriyantono, menyarankan segera dibentuknya Komite Akreditasi Halal Nasional, yang memberikan akreditasi bagi lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal. Ini, kata Anton, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi di daerah di Indonesia, sehingga harus diatur siapa saja yang berhak memberikan sertifikasi halal, bukan hanya MUI saja.

Dari segi bisnis, pasaran produk makanan halal di masa depan sebenarnya sangat menguntungkan. Secara global, pasar umat Islam yang menjadi target pasar makanan halal, mencapai 80,7 milyar AS pertahun (Republika 11/7/2003). Angka ini diperkirakan meningkat setiap tahunnya.

Di Malaysia, label halal menjadi strategi pemasaran yang menguntungkan. Malaysia yang mayoritas warganya beragama Islam cenderung memilih makanan berlabel halal. Demikian pula dengan warga non Muslim yang memilih produk berlabel halal karena kualitas barangnya lebih terjamin.

Di masa depan, tuntutan konsumen akan produk halal akan makin meningkat. Untuk itu para produsen harus bisa mengantisipasi tuntutan ini. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah masih akan terus mengabaikan pentingnya kehalalan makanan? (ln/eramuslim)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s