Racing is my blood, Islam is my way to life

Massa AKKBB Didatangkan dari Cirebon

     
Massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang dikerahkan untuk melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Monas pada 1 Juni 2008 dan berakhir bentrok dengan Front Pembela Islam (FPI) didatangkan dari Cirebon. Kuasa hukum anti-Ahmadiyah, Mahendradatta, usai bertemu Anggota Komisi III di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (19/6), menjelaskan, massa yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak itu semula dijanjikan akan berwisata ke Dunia Fantasi (Dufan) Ancol Mahendradatta mengemukakan, kedatangan massa AKKBB ke Jakarta dari Cirebon itu menggunakan bus ber-AC dan tidak diberitahu akan melakukan aksi unjuk rasa. Namun, dia mengemukakan, sekitar 90 persen di kerumunan massa AKKBB itu adalah warga Ahmadiyah. Kondisi itu memicu emosi aktivis FPI yang saat itu sangat gencar menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Dengan adanya pengerahan massa Ahmadiyah itu, menurut Mahendradatta, diperkirakan bahwa aksi kekerasan di Lapangan Monas sengaja direkayasa. ”Ada skenario untuk menciptakan kekerasan antara FPI dengan Ahmadiyah,” ujarnya.

Dia mengemukakan, adanya skenario menciptakan kekerasan di Monas pada 1 Juni bisa diindikasikan dengan tidak adanya tokoh penting dalam aksi AKKBB. Aksi kekerasan di Monas telah diusut polisi. Pimpinan Laskar Islam, Munarman, juga telah menyerahkan diri ke polisi setelah pemerintah menerbitkan SKB mengenai penghentian aktivitas Ahmadiyah.

Polisi telah menetapkan Munarman sebagai tersangka. Begitu juga, Pimpinan FPI, Habib Rizieq, menjadi tersangka sekaligus ditahan oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ketut Untung Yoga Ana, mempersilakan siapa saja, termasuk aktivis Forum Umat Islam dan Front Pembela Islam untuk ikut menangkap orang yang diduga membawa pistol dalam insiden Monas, 1 Juni 2008. ”Kalau memang ada yang mengetahui keberadaan orang yang disebut-sebut membawa pistol, langsung saja ditangkap. Tidak harus polisi yang menangkap, kok,” katanya, Kamis (19/6).

Ia mengatakan, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk menangkap siapa saja yang berbuat kriminal. ”Yang tidak boleh adalah menghakimi seseorang setelah menangkap. Begitu tertangkap, ya harus diserahkan ke polisi untuk diproses hukum. Masyarakat tidak berhak memproses hukum sendiri,” katanya.

Menurut dia, Polda Metro belum berhasil menangkap orang itu karena identitasnya belum dapat dikenali.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s